Presiden: Pembangunan Infrastruktur Pertanian Harus Berkelanjutan | Best Profit

Best Profit (8/5) - Pemerintah terus membangun infrastruktur pertanian, mulai dari waduk, embung, hingga irigasi sekunder dan tersier. Tujuannya adalah adanya ketersediaan air yang memadai untuk pertanian.

“Pertanian itu kuncinya di air, kalau airnya enggak ada dari mana kita mau menanam?” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mengunjungi Aceh bersama dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Senin (8/5/2017).

Pemerintah telah membangun 49 waduk besar yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. "Banyak sekali, banyak sekali tapi yang paling banyak di Nusa Tenggara Timur karena di situ sangat membutuhkan sekali,” ujar dia.

Presiden Jokowi juga telah memerintahkan Menteri Pertanian dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk membangun embung-embung kecil. “Target kita tahun ini 30 ribu embung harus jadi,” ucapnya.

Selain itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman pun menjanjikan pembangunan irigasi sekunder dan tersier akan tuntas tahun ini sebagaimana yang dijanjikannya pada tiga tahun yang lalu.

“Bagaimana masalah irgasi sekunder tersier? Menteri Pertanian menyampaikan sampai saat ini sudah mencapai tiga juta hektare, betul Pak Menteri? Saya belum menghitung, Pak Menteri sudah menghitung. Kalau kurang, awas,” kata Presiden Jokowi yang disambut tepuk tangan.

Presiden mengingatkan kepada gubernur, walikota, dan bupati untuk mulai mencari tanaman-tanaman unggulan di daerah yang memiliki harga jual yang baik. “Jangan kita ini terpaku pada tanaman-tanaman tertentu saja,” ucap dia.

Kakao dan kopi adalah contoh dari komoditas yang memiliki harga jual yang baik. Untuk kakao misalnya, permintaan di dalam negeri tinggi tapi pasokan masih kurang. “Kopi harganya juga naik terus,” ucap Jokowi.

Komoditas lainnya yang disebut Presiden adalah mete. “Mete itu harganya juga baik. Kenapa tidak kita tanam?” tutur dia.

Sumber : Liputan6

Lihat Best Profit

Menko Polhukam: SBY Bertemu Jokowi, Kita Jangan Kepo | Bestprofit

Bestprofit (10/3) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, setiap pertemuan antarpejabat ataupun mantan pejabat negara merupakan hal yang lumrah. Karena itu, ia meminta, pertemuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak perlu diributkan.

"Biarkan saja antara presiden dan mantan presiden bertemu. Kita tunggu saja pembicaraan apa nanti, pasti ada penjelasan dari kedua Beliau tersebut," ucap Wiranto di Jakarta Pusat, Kamis (9/3/17).

Bahkan, ia menilai, pertemuan dua tokoh tersebut seharusnya disyukuri. Sebab, menurutnya, Presiden Jokowi dan SBY sedang membincangkan berbagai masalah di Indonesia.

"Harapan saya itu setiap pertemuan silahturahmi itu selalu positif. Jangan kemudian curiga ada apa-apa kita ingin tahu saja, kita jangan kepo, syukuri hasilnya seperti apa nanti," ujar dia.

Jokowi Bertemu SBY

Sebelumnya, Presiden Jokowi menerima kunjungan SBY di Istana Merdeka. Jokowi menjamu SBY sembari minum teh di beranda Istana Merdeka.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengaku membahas berbagai hal, seperti situasi politik dan ekonomi Indonesia.

"Berbicara banyak hal baik yang berkaitan dengan politik nasional, baik yang berkaitan dengan ekonomi nasional. namanya diskusi kan banyak hal dan hal hal yang lain-lainnya," beber Jokowi.

SBY mengaku senang bisa bertemu Presiden Jokowi dan mengatakan dalam pertemuan itu dia dan Jokowi dapat saling klarifikasi menjelaskan segala berita simpang siur yang selama ini beredar.

Sebelum pertemuan, SBY kerap menyampaikan keterangan pers terkait kondisi dan isu terkini. Ketua Umum Partai Demokrat itu menyebut ada kesalahpahaman antara informasi yang dia dapat dengan yang diketahui Jokowi.

SBY mengatakan dengan adanya pertemuan ini, sudah tidak ada lagi salah paham antara dirinya dengan Jokowi. "Insya Allah, insya Allah (tidak ada)," kata SBY di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Sumber : Liputan6

Lihat Bestprofit

Soal Kabinet, Jokowi Diminta Pilih Menteri yang Loyal

BESTPROFIT FUTURES MALANG (30/6) - Isu reshuffle atau perombakan Kabinet Kerja Jokowi-JK terus mengemuka. Terutama, setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi kecewa dengan lamanya proses bongkar muat (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

‎Terlebih, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkap adanya menteri Kabinet Kerja yang tidak loyal terhadap Presiden Jokowi.

‎Pengamat politik dari Cyrus Network menilai, evaluasi kabinet adalah suatu keharusan. Jika nanti dalam evaluasi tersebut berujung pada reshuffle, hal ini lantaran menteri yang bersangkutan memang tidak bisa mewujudkan program yang diamanatkan Jokowi.

"Evaluasi kabinet keharusan, apakah berjalan baik atau tidak baik. Kalau evaluasinya berujung reshuffle itu hak Presiden, tapi bukan karena tekanan atau intervensi," kata Hasan Nasbi kepada Liputan6.com di Jakarta, Senin 29 Juni 2015 malam.

Hasan menuturkan, jika Jokowi me-reshuffle beberapa menterinya nanti, hal tersebut juga harus didasari kebutuhan bangsa dan atas kemandiriannya tanpa dapat 'bisi‎kan' dari pihak mana pun.

"Jelas kalau me-reshuffle itu harus kebutuhan masyarakat, bukan karena tekanan. Kalau berdasarkan kebutuhan masyarakat akan ada harapan lebih baik. Kalau memang Jokowi merasa ada menterinya harus diganti ya silakan diganti, bukan karena desakan," tutur dia.

Selain itu, Hasan berujar, dalam menilai kabinetnya, Jokowi harus melihat loyalitas para menterinya, di samping juga melihat kinerja mereka. Hal tersebut, lanjut Hasan, penting agar para menteri bekerja sesuai instruksi ‎Presiden.

‎"Yang pertama soal loyalitas, bukan kinerjanya. Kalau tidak loyal harus segera ganti walaupun bagus. Nanti bisa jadi duri dalam daging. Kalau dia punya bos lain ya harus diganti. Yang kedua itu kinerja, kalau tidak meningkat harus ganti," papar Hasan.

Sikap tegas ini harus diambil Jokowi lantaran dia adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas nasib bangsa Indonesia ke depan. "Jokowi bertanggung jawab menyelamatkan Indonesia. Kalau menterinya tidak bisa memperbaiki sektor yang diamanatkan, apa yang harus diperbaiki, jadi pilihannya di Jokowi sendiri," tandas Hasan Nasbi.

Sementara itu, pengamat politik dari Populi Center Nico Harjanto menilai, Jokowi pastinya sudah mempertimbangkan apakah akan me-reshuffle menterinya agar semakin solid dan mendapat dukungan publik di saat para menterinya itu tengah disorot publik.

"Karena itu harus bisa menunjukkan kemandiriannya dalam memilih menteri nanti kalau me-reshuffle, agar tidak muncul presiden ini disetir. Jadi Presiden harus menunjukkan punya hak prerogatif," kata Nico kepada Liputan6.com.

Nico menambahkan, jika nanti akhirnya Jokowi memilih nama-nama untuk menggantikan menteri sebelumnya dan kemudian dikomunikasikan kepada partai pendukung, hal ini dinilai sebagai etika politik yang baik. (Sun/Ado)

Sumber : Liputan6

Basarah: PDIP Punya Tanggung Jawab Moral, Wajar Minta 5 Kursi

BESTPROFIT FUTURES MALANG (29/6) - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah, sempat mengatakan minta tambahan 5 kursi di Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. Permintaan itu dilontarkan setelah berkembangnya wacana perombakan kabinet (reshuffle) Pemerintahan Jokowi-JK.

Menurut Basarah, permintaan itu realistis. Mengingat partainya merupakan pengusung Jokowi. "Pemerintahan Jokowi-JK diusung PDIP dan parpol lain. Namun, meski diusung parpol lain, plus minusnya dan secara moral menjadi tanggung jawab PDIP, karena Jokowi merupakan kadernya," ujar Basarah di Sekolah Calon Kepala Daerah, Jakarta Selatan, Minggu 28 Juni 2015.

Basarah menyebut permintaan itu bukan tanpa dasar. Dia mengatakan, dalam 7 bulan ini terjadi perlambatan kerja kabinet dalam memahami Nawa Cita Jokowi, khususnya di bidang ekonomi, karena tidak didukung kinerja kabinet yang ada.

"Ini kan 7 bulan Jokowi-JK belum ada tanda keberhasilan, khususnya sektor ekonomi. Karena ada pelambatan. Jokowi-JK tidak didukung kapasitas menteri yang ada. Kami ini (PDIP) ingin membantu Jokowi-JK karena belum ada yang bisa terjemahkan visi-misinya, lewat kamilah bisa," tegas Basarah.

Meski demikian, lanjut anggota Komisi III DPR ini, semuanya tergantung Presiden Jokowi. "Reshuffle memang mutlak di tangan Presiden. Kami (PDIP) hanya ingin mempercepat mengartikan visi misinya," pungkas Basarah.

Isu reshuffle kabinet bergulir sejak beberapa bulan terakhir. Isu ini semakin menguat setelah beberapa pekan lalu Presiden Jokowi mengumpulkan menterinya dan meminta mereka membuat laporan atas kinerja mereka selama menjabat. Beberapa menteri disebutkan akan diganti, namun Presiden Jokowi sendiri hingga saat ini belum memastikan hal itu. (Sun/Rmn)

Sumber : Liputan6

Presiden Jokowi Kembali Nge-tweet, Twitter Sumringah

BESTPROFIT FUTURES MALANG (22/6) - Twitter menyambut senang dengan aktifnya kembali Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Twitter sejak Minggu, 21 Juni 2015. Sang Presiden mem-posting tweet pertamanya dari akun @jokowi, saat menjalankan sahur dengan keluarga.

Pihak Twitter meyakini akun @jokowi akan menjadi sarana Jokowi untuk berinteraksi secara real-time dengan masyarakat Indonesia, dan akan terus menjadi akun pribadi resmi Presiden.

"Kami senang menyambut kembalinya Presiden Joko Widodo ke Twitter dengan akun resmi @jokowi. Twitter telah lama digunakan oleh para pemimpin dunia, politisi, dan influencer di Indonesia untuk bertukar ide dan berinteraksi secara real-time dengan masyarakat Indonesia," ungkap Partnerships Manager Twitter Indonesia, Teguh Wicaksono, dalam keterangan resminya.

Bagi pemimpin negara, katanya, Twitter adalah perangkat digital governance yang kuat untuk bertukar pikiran dengan banyak pihak, mulai dari anggota pemerintahan, pemberi suara, serta masyarakat. Dilanjutkannya, Twitter saat ini telah menjadi platform global untuk diplomasi digital antar negara.

"Kami percaya akun @jokowi akan menjadi kanal komunikasi yang efektif bagi Pak Presiden dan kami akan mendukung usahanya untuk terus terhubung dengan masyarakat di Indonesia dan di belahan dunia manapun," sambungnya.

Hanya membutuhkan waktu beberapa menit setelah aktifnya akun @jokowi di Twitter untuk memancing perhatian para followers-nya. Terlebih lagi, Minggu, 21 Juni 2015 juga bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-54.

Para follower @jokowi menyampaikan ucapan selamat ulang tahun dengan mengunggah tweet menggunakan tagar #HBDjokowi dan menjadi Twitter trend topic nomor 1 di Indonesia.

(din/dew)

Sumber : Liputan6

Pengamat: Harga BBM Jangan Turun Lagi

BESTPROFIT FUTURES MALANG (20/1) - Pengamat Ekonomi, Umar Juoro menyarankan agar pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tak menurunkan kembali harga bahan bakar minyak (BBM) Premium dan Solar di akhir Februari 2015 meski merespons harga minyak dunia merosot.

Dalam kurun waktu hampir dua bulan tercatat sudah dua kali penyusutan harga Premium dan Solar. Pada awal Januari 2015, pemerintah memberlakukan harga baru BBM Premium sebesar Rp 7.500 per liter dan Rp 7.250 per liter untuk Solar.

Harga jual itu turun dari sebelumnya saat pemerintah menaikkan harga Premium dan Solar menjadi Rp 8.500 per liter dan Rp 7.500 per liter.
Lalu pemerintah kembali menurunkan harga BBM Premium menjadi Rp 6.500 per liter dan Solar Rp 6.400 per liter pada pertengahan Februari ini.

"Kalau nanti harga minyak dunia turun terus, mending jangan diturunkan lagi di bawah Rp 6.500 per liter," ujar dia saat Rapat Dengar Pendapat antara Pakar Ekonomi dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (19/1/2015).

Lebih jauh dijelaskan Umar, pemerintah lebih baik mengenakan pajak BBM kendaraan bermotor secara fleksibel. Dengan demikian, akan ada pemasukan atau penerimaan dari pajak BBM.

"Jadi yang fluktuatif jangan harga BBM-nya tapi pajak BBM. Misalnya harga BBM Premium tetap Rp 6.500 per liter, yang Rp 300-nya buat pajak. Coba saja pajaknya dikalikan konsumsi BBM Rp 50 juta Kl, bisa dapat puluhan triliun rupiah," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Ekonomi, Imam Sugema menyebut, pemerintah sudah mencabut subsidi BBM jenis Premium. Sebagai perbandingan, harga BBM RON 95 atau di atas Pertamax di Malaysia dibanderol Rp 6.600 per liter, dan Rp 6.700 per liter di AS. Itu harga eceran termasuk pajak 15 persen.

"Di Indonesia nggak ada lagi subsidi Premium. Harusnya harganya bisa sama dengan Malaysia. Daripada diumumkan tiap bulan, lebih baik harga dilepas tanpa subsidi supaya mendidik masyarakat, realitasnya begini lho," ucap dia. (Fik/Ahm)

Sumber : Liputan6

Jokowi Bakal Buka Perdagangan Saham Perdana di Awal 2015

BESTPROFIT FUTURES MALANG (2/1) - Usai pesta tahun baru, manajemen Bursa Efek Indonesia (BEI) menggelar pembukaan perdagangan saham menjelang akhir pekan. Kali ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal membuka perdagangan saham perdana 2015.

Saat acara pembukaan perdagangan saham pada Jumat (2/1/2015), Jokowi akan didampingi Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) Sofyan Djalil, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad, Ketua Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida, dan sejumlah direksi BEI.

Presiden Jokowi juga dijadwalkan akan berdialog dengan pelaku pasar modal usai membuka perdagangan saham.

Ini bukan pertama kali Jokowi mendatangi gedung BEI. Saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Presiden ke-7 ini pernah menutup perdagangan saham di BEI pada 11 April 2014.

Ketika ia menutup perdagangan saham pada 11 April 2014, IHSG tercatat naik 50,85 poin atau 1,07 persen menjadi 4.816,58. Ia pun sempat bercanda mengenai kenaikan IHSG itu.

"Kemarin turun 3 persen, sore ini saya datang kok naik dikit 1,07 persen. Kalau begitu saya harus sering-sering datang ke sini," canda Jokowi.

Meski demikian, Jokowi menuturkan urung berminat berinvestasi di dunia saham. Ia lebih menyukai investasi di sektor riil.

"Saya itu pelaku riil, kalau dulu sebelum jadi walikota, kalau punya uang saya beli mesin, jadi investasi di riil, pabrik, mesin,gitu," tutur Jokowi.

Adapun pembukaan perdagangan saham menjelang akhir pekan ini juga dinilai positif. Analis PT Asjaya Indosurya Securities, William Suryawijaya menilai, pembukaan perdagangan saham menjelang akhir pekan ini menunjukkan otoritas bursa memperhatikan keinginan pelaku pasar dan investor.

Selain itu, pembukaan perdagangan saham usai tahun baru ini, William menilai, dapat jadi daya tarik bagi investor asing. Lantaran pasar modal Indonesia cukup aktif. Akan tetapi, memang transaksi saham masih cenderung sepi.

"Transaksi saham akan kembali normal pada tanggal 5 Januari," kata William saat dihubungi Liputan6.com.

Sebagai informasi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja gemilang sepanjang 2014. IHSG tumbuh 22,29 persen ke level 5.226,95 pada penutupan perdagangan saham 30 Desember 2014 dari periode penutupan perdagangan saham 2013 di level 4.274.

Pertumbuhan kinerja IHSG berada di posisi keempat di bursa saham Asia. IHSG berada di bawah bursa saham Filipina yang naik 22,76 persen pada 2014.

Sejumlah analis menilai, pertumbuhan kinerja IHSG itu didukung oleh aliran dana investor asing. Berdasarkan data BEI 30 Desember 2014, aliran dana investor asing yang masuk ke pasar modal mencapai Rp 42 triliun. (Ahm/Igw)

Sumber : Liputan6

Melongok Tol Laut Jokowi, Modal RI Jadi Poros Maritim Dunia

BESTPROFIT FUTURES MALANG (24/11) - Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas merinci secara detail pembangunan tol laut selama lima tahun ke depan dalam mendukung poros maritim dunia. Kebutuhan investasi dari proyek tersebut mencapai hampir Rp 700 triliun.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S Priatna menyebut, pemerintah telah menyiapkan sejumlah proyek yang akan menyokong ambisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia lewat konsep tol laut.

Dalam catatannya yang diterima Liputan6.com, Jakarta, seperti ditulis Senin (24/11/2014), proyek-proyek tersebut, dijelaskan dia, antara lain, pertama, pembangunan dan pengembangan 24 pelabuhan strategis termasuk pengerukan, pengembangan terminal kontainer serta lahannya. Nilai investasi program ini sebesar Rp 243,69 triliun.

Adapun 24 pelabuhan itu, yakni Pelabuhan Banda Aceh, Belawan, Kuala Tanjung, Dumai, Batam, Padang, Pangkal Pinang, Pelabuhan Panjang.

Ada pula, Pelabuhan Tanjung Priok, Cilacap, Tanjung Perak, Lombok, Kupang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Maloy, Makassar, Bitung, Halmahera, Ambon, Sorong, Merauke dan Jayapura.

Proyek kedua, short sea shipping seperti pengadaan kapal, pelabuhan sumur, Bojanegara, Kenal, Pacitan dan Cirebon dengan kebutuhan anggaran Rp 7,50 triliun. Proyek ketiga, fasilitas kargo umum dan bulk sebagai rencana induk pelabuhan nasional. Anggaran yang diperlukan sebesar Rp 40,61 triliun.

Dedy menambahkan, proyek keempat, pengembangan pelabuhan non komersial sebanyak 1.481 pelabuhan dengan total nilai investasi Rp 198,10 triliun. Proyek kelima, pengembangan pelabuhan komersial lainnya sebanyak 83 pelabuhan senilai Rp 41,50 triliun.

Proyek keenam, transportasi multimoda untuk mencapai pelabuhan dengan membangun akses jalan, kereta pelabuhan, kereta pesisir senilai Rp 50 triliun. Proyek ketujuh, revitalisasi industri galangan kapal. Ada 12 galangan kapal secara menyeluruh dengan investasi sebesar Rp 10,80 triliun.

Dedy pun mengaku, proyek kedelapan, pengadaan kapal untuk lima tahun ke depan seperti kapal kontainer, barang perintis, bulk carrier, tug & barge, tanker dan kapal rakyat. Kebutuhan anggarannya mencapai Rp 101,74 triliun. Serta pengadaan kapal patroli dari kelas IA sampai dengan kelas V senilai Rp 6,04 triliun sebagai proyek kesembilan.

"Jadi total investasi yang dibutuhkan mencapai Rp 699,99 triliun. Angka ini masih kecil dari hitung-hitungan Presiden yang sebesar Rp 780 triliun ," ujar Dedy.

Sumber : Liputan6

Bambang Brodjonegoro: Jadi Menkeu Adalah Tugas Berat

BESTPROFIT FUTURES MALANG (27/10) -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) periode 2014-2019. Sebagai bendahara negara, setumpuk tugas dan tanggung jawab sudah ada di depan mata terutama mengelola fiskal Indonesia.
Lalu bagaimana perasaan mantan Wakil Menteri Keuangan itu saat dirinya tahu diamanahkan menjadi pemimpin di Kementerian Keuangan?
Menjawab pertanyaan ini, Bambang hanya menuliskan kalimat singkat dalam pesan singkatnya kepada Liputan6.com. "Ini tugas berat yang memerlukan kesiapan mental," kata dia di Jakarta, Minggu (26/10/2014) malam.
Dia mengaku memperoleh pesan khusus dari Presiden Jokowi dalam mengembang tanggung jawab ini. "Pesannya amanah, menjaga kebijakan fiskal yang baik dan mensejahterakan rakyat," papar Bambang 
Bambang rencananya akan melakukan Serah Terima Jabatan (Sertijab) hari ini (27/10/2014) pukul 16.00 WIB. "Iya, hari Senin Sertijab jam 4 sore," katanya.
Eks Menkeu di era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Chatib Basri menyebutkan tantangan yang akan menjadi pekerjaan rumah (PR) Bambang Brodjonegoro.
"Tantangan ke depan tidaklah mudah karena ada isu normalisasi kebijakan The Fed, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan stabilitas makro," katanya.
Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Bambang Brodjonegoro akhirnya naik jabatan. Dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi), pria bernama lengkap Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro ini resmi menjadi Menteri Keuangan.

Bambang merupakan anak bungsu dari rektor Universitas Indonesia (UI) periode 1964-1973, Prof. Dr. Ir. Soemantri Brodjonegoro. Sejak muda, Pria kelahiran Jakarta, 3 Oktober 1966 ini telah menunjukan ketertarikannya pada bidang ekonomi banyak berkarya saat duduk di bangku kuliah.

Bambang  menyelesaikan studi di FEUI Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada 1990. Dia kemudian meraih gelar Master of Urban Planing (1995) dan Ph.D in Regional Planning (1997) dari University of Illinois at Urbana Champaign, Amerika Serikat.

Nama Bambang dikenal baik di dalam maupun di luar kalangan akademik. Dia tercatat menjadi satu-satu Dekan di lingkungan UI yang diangkat saat usianya belum menginjak 40 tahun.

Selain itu, Bambang juga ikut merintis program Pascasarjana Fakultas Ekonomi UI dan menjadikannya program double degree yang bekerja sama dengan Australian National University.

Sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, Bambang juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Ketua Penentu Inflasi Regional di Indonesia Bank Indonesia, Ketua Strategi Pengentasan Kemiskinan Kota Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Ketua Pembangunan Regional dan Desentralisasi di Indonesia Bank Mandiri dan lain-lain.

Sumber : Liputan6

Kabinet Kerja Jokowi-JK Picu IHSG Bergerak Variatif

BESTPROFIT FUTURES MALANG (27/10) - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bakal bergerak variatif pada perdagangan saham sepekan.

Analis PT Investa Saran Mandiri Hans Kwee mengatakan gerak indeks saham mendapat tenaga dari pengumuman kabinet Presiden Joko Widodo/Kabinet Jokowi. "Pasar didukung faktor pengumuman kabinet Minggu 26 Oktober 2014 sore," kata dia pada Liputan6.com, Jakarta, Senin (27/10/2014).

Dia mengatakan, nama-nama yang menjadi menteri mendapatkan respons positif karena dinilai pro pada pasar modal.

Namun begitu, tutur dia indeks saham bakal tertahan karena pasar juga menanti kepastian kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan nominal jumlah kenaikannya. Seperti diketahui, Presiden Jokowi akan menaikan BBM sebesar Rp 3.000 per liter.

"Kenaikan kalau Rp 3.000 mungkin akan membuat IHSG menyesuaikan 1 sampai 2 bulan," lanjutnya.

Pada perdagangan saham pekan ini, dia memprediksi IHSG bergerak pada level support 5.048-5.016 dan resistante pada level 5.174-5.200.
Analis PT Woori Korindo Securities Indonesia, Reza Priyambada mengatakan, IHSG akan bergerak di rentang support 5.000-5.050 dan resistance 5.087-5.115 pada pekan ini. Laju IHSG dinilai dapat bertahan di atas target support 4.910-4.950 dan kembali mampu melampaui target area resistance 5.038-5.065.
"Aksi jual dapat kembali terjadi namun masih dapat ditahan dan diimbangi dengan aksi beli. Untuk itu tetap cermati sentimen yang ada dan diharapkan tidak langsung dimanfaatkan untuk aksi ambil untung," kata Reza.
Ia menambahkan, pelaku pasar juga diharapkan tidak terlalu menjadikan susunan nama menteri menjadi satu-satunya sentimen penggerak pasar dan menjadi keputusan bertindak dalam melakukan trading saham maupun obligasi.
Sejumlah data ekonomi pun akan dirilis pada pekan ini seperti data ekonomi Amerika Serikat (AS) yaitu keputusan suku bunga acuan The Fed, pertumbuhan ekonomi, initial jobless claims, markit composite PMI, markit services PMI, pending home sales.
Lalu ada Dallas Fed Manufacturing index, chain store sales, durable goods orders, redbook, home price index, consumer cofindence, dan richmond fed manufacturing index.
Untuk akumulasi saham, dia memilih PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), PT Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF).

Sumber : Liputan6

Kadin Minta Jokowi Atasi Infrastruktur

BESTPROFIT FUTURES MALANG (24/10) - WE Online, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta Presiden Joko Widodo untuk mengatasi kendala struktural infrastruktur yang menghambat gairah investasi yang selama ini masih sangat tergantung swasta.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koordinator Wilayah Tengah Iwan Dermawan Hanafi menyebutkan kendala struktural yang dimaksud adalah pengadaan lahan, perizinan oleh pemerintah daerah, birokrasi, kesadaran warga terhadap urgensi pembangunan, koordinasi antarsektor, serta masalah korupsi.
"Saya minta Pemerintahan Jokowi dapat mengatasi kendala-kendala tersebut," katanya dalam Focus Group Discussion di Jakarta, Kamis (23/10/2014).
Selain itu, lanjut Iwan, masalah lain adalah pembangunan infrastruktur yang masih tergantung pada investasi swasta. Ia mengatakan bahwa menurut perkiraan Bank Dunia seharusnya besaran investasi infrastruktur adalah satu persen dari produk domestik bruto (PDB). Artinya, dia menyebutkan Indonesia seharusnya menyediakan sekitar Rp 908 triliun atau satu persen dari PDB Rp 9.080 triliun.
Akan tetapi, lanjut dia, alokasi anggaran untuk infrastruktur hanya sebesar Rp 169 triliun dalam APBN 2015 dan Rp 206 triliun dalam APBN 2014.
"Akibatnya, investasi infrastruktur dalam 2013 dan 2014 lebih banyak dilaksanakan oleh BUMN," katanya.
Iwan mengatakan bahwa sebetulnya Bank Dunia akan mengambil inisiatif menggalang dana swasta untuk pembangunan infrastruktur di negara berkembang dan emerging markets atau pasar yang sedang tumbuh.
"Selama ini di dunia ketiga dan negara-negara emerging markets telah menggunakan dana sebesar 1 triliun dolar AS untuk pembangunan infrastruktur," katanya.
Namun, Iwan mengatakan karena berbagai kendala dan tidak tersedianya pendanaan maka Bank Dunia melihat bahwa investasi di negara berkembang terus menurun. Dia menyebutkan bahwa pada 2013 hanya terlaksana investasi sebesar 150 miliar dolar AS atau menurun dari 186 miliar dolar AS pada 2012.
Di lain pihak, lanjut dia, tersedia dana pensiun dan dana asuransi dari Bank Dunia sebesar 80 triliun dolar AS yang hanya digunakan sebesar lima persen untuk infrastruktur di negara berkembang.
"Yang menjadi tantangan bagi kita adalah apakah Indonesia yang masih terbelenggu kendala struktural akan mampu merebut dana investasi infrastruktur tambahan dari inisiatif Bank Dunia?" katanya. (Ant)

Jokowi Dilantik Jadi Presiden RI, Rupiah Akan Merayakannya

BESTPROFIT FUTURES MALANG (20/10) - Hari ini akhirnya Presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi dilantik oleh MPR RI dihadapan anggota parlemen dan juga pemimpin-pemimpin negara asing yang diundang. Banyak yang menanti momen pelantikan ini, tidak hanya bangsa Indonesia saja namun juga seluruh dunia baik investor global dan juga negara-negara yang selama ini berhubungan langsung dengan ekonomi bangsa ini.

Momen ini juga sangat dinantikan oleh kurs Rupiah yang baru beberapa minggu ini mendapat pukulan yang hebat, bagaimana tidak mengakhiri  kuartal ketiga tahun 2014 ini kurs Rupiah sudah anjlok sebesar 4,2 persen. Pukulan kepada kurs Rupiah tersebut disebabkan meningginya tensi politik dalam negeri pasca pemilihan pemimpin parlemen di DPR dan juga MPR.

Meningginya tensi politik sebulan terakhir menyebabkan kaburnya dana asing dari dalam negeri, dari pasar modal saja selama bulan September dana asing keluar sudah mencapai sekitar US$ 545 juta. Keluarnya arus dana asing tersebut merupakan arus dana yang terbesar keluar dari Indonesia sejak Juni 2013.

Sebelum tensi politik domestik ini, arus asing memang cenderung keluar akibat kondisi ekonomi global khususnya kebijakan The Fed yang akan menghentikan stimulusnya. Selain itu hal yang selama ini menghambat untuk Rupiah menguat signifikan selain utang luar negeri pemerintah yang semakin bertambah dan juga bertambahnya defisit transaksi berjalan.

Dengan dilantiknya Jokowi sebagai Presiden periode tahun 2014 – 2019 hari ini diharapkan dana asing masuk kembali dan Rupiah kembali menguat. Tensi politik dalam negeri sendiri jelang pelantikan hari ini semakin kondusif, hal itu dikuatkan saat kunjungan Jokowi dengan Prabowo hari Jumat (17/10) pagi lalu. Kondisi ini kemudian berhasil mengangkat kurs Rupiah sebesar 170 poin menjadi Rp.12.090 per dolar AS.

Momen pelantikan Jokowi yang disambut meriah oleh rakyat dalam pesta yang diadakan pasca pelantikan hari ini akan mampu mengangkat kembali kurs Rupiah. Analyst Vibiz Research Center memperkirakan kurs Rupiah terhadap dolar AS akan naik diatas 100 poin dan Rupiah bisa dibawah Rp.12000 lagi.

Sumber : Vibiznews