Monday 27 April 2015

Pemerintah Tiongkok Pangkas Jumlah BUMN Di Negaranya

BESTPROFIT FUTURES MALANG (28/4) - Ekonomi Tiongkok masih diragukan akselerasi pertumbuhannya menjelang kuartal kedua tahun ini. Seperti diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada kuartal pertama tahun ini berada pada jalur terburuknya selama enam tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Negeri Tirai Bambu tersebut pada kuartal pertama tertahan oleh jatuhnya pasar properti, melambatnya permintaan dari luar negeri dan juga industri yang kelebihan kapasitas.
Untuk mengatasi masalah utang dan efisiensi aktivitas ekonominya, pemerintah Tiongkok dikabarkan akan memangkas jumlah konglomerasi badan usaha milik negara (BUMN) sehingga menjadi hanya sebanyak 40 perusahaan BUMN saja yang akan beroperasi di negara tersebut. Pemerintah setempat dikabarkan akan melakukan merger besar-besaran untuk merombak sektor yang berkinerja buruk.
Adapun yang menjadi target petama konsolidasi tersebut adalah perusahaan di sektor komersial, khususnya di industri yang kompetitif, seperti yang dilakukan oleh CSR Corp Ltd dan China CNR Corp Ltd ketika saling bersaing untuk proyek-proyek di luar negeri. Rencana restrukturisasi ini terlihat cukup penting bagi Presiden Tiongkok, Xi Jinping, untuk meningkatkan performa ekonomi Tiongkok yang masih melempem hingga kuartal pertama lalu.
Pemerintah Tiongkok juga tengah meningkatkan upaya transparansi untuk menghindari tindakan korupsi, terutama di sektor-sektor strategis. Sebagai informasi saat ini, Tiongkok memiliki perusahaan BUMN sebanyak 112 konglomerasi, termasuk 277 perusahaan publik yang melantai di bursa saham Shanghai maupun Shenzhen. Kapitalisasi pasar perusahaan publik tersebut mencapai 10 triliun yuan.
Diketahui bahwa hingga hari ini sudah cukup banyak upaya yang dilakukan oleh bank sentral Tiongkok (PBOC) dan pemerintah Tiongkok untuk menangkal perlambatan ekonomi yang lebih parah. Pada bulan ini misalnya PBOC sudah memangkas kembali rasio cadangan minimun perbankan untuk menggenjot aktivitas penyaluran uang ke publik oleh sektor perbankan.

Sumber : Vibiznews