"Itu gaji sudah lama sekali tidak mengalami kenaikan. Saya tidak ingat sejak tahun berapa, tapi sudah lama sekali. Sekarang ini sih belum ada kenaikan," kata Direktur Penyusunan APBN Kemenkeu, Kunta Wibawa Dasa Nugraha saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Senin (9/11/2015).
Kunta mengaku, pemerintah dalam hal ini Kemenkeu telah membuat kajian perbandingan gaji antara Presiden, Wapres, Menteri, Gubernur Bank Indonesia (BI) dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun Jokowi pernah menolak kenaikan gaji yang disodorkan kepadanya.
"Bukan mengusulkan, tapi kita bikin kajian untuk gaji Menteri, Gubernur dan BUMN bagaimana. Kajiannya sudah selesai, dan pernah disesuaikan tapi Presidennya tidak mau. Kalau tahun depan dan tahun depannya lagi saya tidak tahu, Presiden mau atau tidak," tegasnya.
Seperti diketahui, gaji Presiden, Wapres dan Menteri di Indonesia terbilang kecil bila dibandingkan penghasilan Gubernur BI yang mencapai sekitar Rp 199 juta per bulan dan CEO BUMN yang berkisar Rp 180 juta-Rp 190 juta setiap bulan.
"Presiden menerima gaji Rp 60 jutaan, itu sudah semuanya. Kalau gaji pokoknya kecil. Gaji menteri Rp 19 jutaan tapi itu di luar anggaran operasional menteri sebesar Rp 120 juta-Rp 150 juta per bulan," paparnya.
Menurut Kunta, gaji pejabat negara seperti Presiden, Wapres dan Menteri memang perlu disesuaikan karena berbagai pertimbangan, salah satunya melihat ketimpangan dengan gaji yang dikantongi Gubernur BI maupun pimpinan BUMN maupun perusahaan swasta.
"Setidaknya gaji Presiden dengan Gubernur BI atau BUMN sejajar lah, biar tahu Presiden di mana posisinya. Gaji menteri juga harus naik, tapi untuk Gubernur BI ya tidak usah naik lagi kan sudah tinggi," cetus Kunta.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membenarkan gaji yang diterima termasuk yang kecil, bila dibandingkan dengan gaji pemimpin negara lainnya. "Memang gaji presiden dan menteri di Indonesia, termasuk yang terkecil di banyak negara. Walaupun bukan yang terkecil jugalah," kata JK.
Saat ini gaji seorang wakil presiden, lanjut JK, hanya berada di kisaran Rp 40 juta. Sementara, gaji menteri sekitar Rp 20 juta. Besaran gaji tersebut dianggap tidak cukup untuk menutupi kebutuhan seorang pejabat tinggi negara.
"Namun juga kita apresiasi para pejabat kita, menteri yang gajinya hanya tidak cukup Rp 20 juta, saya Rp 40 juta tapi kan ada mobil, rumah kan gitu," ujar dia. (Fik/Ndw)
Sumber : Liputan6